Anies Baswedan Serukan Indonesia Keluar dari Board of Peace: Tegaskan Konsistensi Prinsip Bebas Aktif di Panggung Dunia

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional selalu menjadi perhatian publik, terutama ketika menyangkut prinsip dasar politik luar negeri yang telah lama menjadi identitas diplomasi bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru-baru ini menyampaikan pandangan kritis sekaligus seruan tegas agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam Board of Peace (BOP), sebuah lembaga perdamaian internasional yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam pandangannya, Indonesia perlu mengambil sikap yang lebih tegas dan berhati-hati dalam menentukan posisi di forum internasional. Menurut Anies, keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace berpotensi menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan konsep Bebas Aktif.

Prinsip Bebas Aktif bukan sekadar jargon diplomasi, tetapi merupakan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia bebas menentukan sikap tanpa terikat pada blok kekuatan manapun, namun tetap aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Anies mengingatkan bahwa komitmen tersebut bukan hanya bagian dari tradisi diplomasi, tetapi juga merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan konstitusi tersebut ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan dasar tersebut, Anies menilai bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam lembaga internasional harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa ini. Indonesia tidak boleh sekadar hadir dalam forum global tanpa mempertimbangkan konsistensi antara tujuan lembaga tersebut dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Anies menyoroti adanya kontradiksi yang menurutnya cukup mencolok antara misi perdamaian yang diusung Board of Peace dengan realitas geopolitik yang terjadi. Ia menyinggung serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran di tengah proses negosiasi yang justru sedang menunjukkan kemajuan.

Menurut Anies, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas sebuah lembaga yang mengusung nama “perdamaian”, namun dipimpin oleh pihak yang terlibat dalam tindakan militer tanpa mandat dari United Nations. Ia menilai bahwa kondisi tersebut dapat memunculkan dilema moral bagi negara-negara yang menjadi anggota lembaga tersebut, termasuk Indonesia.

Anies mempertanyakan bagaimana sebuah dewan perdamaian dapat tetap berjalan secara normal ketika tindakan yang berpotensi melanggar hukum internasional justru terjadi di bawah kepemimpinan pendirinya. Menurutnya, situasi ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah diplomasi selanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip Bebas Aktif tidak berarti Indonesia harus hadir dalam setiap forum internasional. Justru sebaliknya, prinsip tersebut menuntut Indonesia untuk bersikap selektif dan berani menentukan posisi berdasarkan nilai keadilan dan kedaulatan.

Dalam konteks ini, Anies menilai bahwa momentum serangan terhadap Iran dapat menjadi alasan yang kuat bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali keanggotaannya dalam Board of Peace. Menurutnya, langkah untuk keluar dari forum tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap perdamaian dunia.

Sebaliknya, keputusan tersebut justru dapat menjadi pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak ingin terlibat dalam forum yang dianggap menutup mata terhadap pelanggaran hukum internasional.

Anies juga mengingatkan pentingnya menjaga warisan sejarah diplomasi Indonesia yang telah dikenal luas di dunia internasional. Ia menyinggung semangat solidaritas global yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan apa yang dikenal sebagai Spirit of Bandung.

Peristiwa bersejarah tersebut menjadi tonggak penting bagi negara-negara berkembang untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kedaulatan di tengah dominasi kekuatan besar dunia. Spirit of Bandung juga menjadi simbol keberanian diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil.

Menurut Anies, nilai-nilai tersebut seharusnya tetap menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa kini. Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri diplomasi yang selama ini dikenal berani menyuarakan keadilan dan perdamaian dunia.

Di akhir pernyataannya, Anies mengajak masyarakat serta para pemangku kebijakan untuk merenungkan kembali posisi Indonesia di panggung global. Ia menegaskan bahwa keberanian untuk mengambil sikap yang konsisten dengan nilai-nilai bangsa merupakan bagian penting dari menjaga martabat Indonesia di dunia internasional.

Bagi Anies, keluar dari Board of Peace bukanlah langkah yang bertentangan dengan semangat perdamaian. Justru sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi bukti bahwa Indonesia tetap setia pada prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian yang telah menjadi fondasi berdirinya bangsa ini.

Dengan menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai tersebut, Indonesia diharapkan tetap mampu memainkan peran penting sebagai negara yang dihormati dalam upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berlandaskan hukum internasional.