Kemendikdasmen Siapkan Skema SD-SMP Swasta Gratis Lewat Revisi UU Sisdiknas

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan perubahan besar dalam sistem pembiayaan pendidikan. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, tidak hanya di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta.

Wakil Mendikdasmen, Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa implementasi putusan ini akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas bersama DPR. "Untuk lebih detail, kita lihat nanti seiring dengan proses perubahan UU Sisdiknas," ujarnya.

Pasal 34 ayat 3 yang menjadi sorotan MK menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah tanggung jawab negara dan harus bebas biaya. Kemendikdasmen memastikan pasal tersebut menjadi fokus dalam perubahan undang-undang.

Namun, Atip menekankan bahwa agar sekolah swasta bisa digratiskan, anggaran pendidikan harus diperhitungkan secara matang. “Penggunaan anggaran pendidikan harus fokus pada penyelenggaraan pendidikan, termasuk pembiayaan sekolah swasta,” jelasnya.

Putusan MK ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut ini sebagai kemenangan monumental bagi hak atas pendidikan. “Ini menegaskan bahwa negara wajib hadir, baik untuk sekolah negeri maupun swasta,” tegasnya.

JPPI menyerukan beberapa langkah konkret kepada pemerintah:

1. Integrasi sekolah swasta ke sistem SPMB online agar penerimaan murid berlangsung transparan dan adil.

2. Realokasi anggaran 20% APBN/APBD untuk operasional sekolah dasar secara adil, termasuk swasta.

3. Pengawasan ketat terhadap pungutan, serta pemberian sanksi bagi sekolah yang masih memungut biaya.

4. Sosialisasi publik dan sekolah, agar semua pihak memahami hak dan kewajiban baru dalam pembiayaan pendidikan dasar.

Transformasi ini diharapkan mampu mengakhiri diskriminasi pendidikan dan menjamin tidak ada lagi anak putus sekolah karena biaya. Pemerintah diminta bergerak cepat menyusun skema, termasuk kerja sama dengan sekolah swasta untuk mengakses pendanaan negara.